Ketua MRPB Maxi Ahoren sepakat dengan Sekjen BEM UNIPA soal perlunya Pergub proteksi OAP di dunia kerja untuk melindungi OAP agar mendapat kesempatan lebih luas untuk diterima di lembaga - lembaga pemerintah. (Foto : Ian/ TIFA Online)
Ketua MRPB Maxi Ahoren sepakat dengan Sekjen BEM UNIPA soal perlunya Pergub proteksi OAP di dunia kerja untuk melindungi OAP agar mendapat kesempatan lebih luas untuk diterima di lembaga - lembaga pemerintah. (Foto : Ian/ TIFA Online)

TIFAOnline, MANOKWARI—Pergub proteksi OAP di dunia kerja, sangat di butuhkan untuk melindungi dan memberikan kesempatan sebesar – besarnya kepada OAP di Papua Barat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mengikuti seleksi penerimaan di dunia kerja khususnya di beberapa lembaga pemerintah seperti seleksi TNI/Polri, CPNS, BUMN, BUMD termasuk juga seleksi masuk IPDN.

“BEM Universitas Papua (UNIPA) meminta kepada Gubernur Papua Barat untuk segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur nasib orang asli Papua terutama pemuda Papua yang mau ikut seleksi TNI/Polri, CPNS, IPDN, ataupun di BUMN dan BUMD, guna implementasi semangat Otsus, agar Orang Asli Papua (OAP) benar – benar menjadi tuan di negerinya sendiri”, kata Yosua Sayori, Sekjen BEM Unipa saat beraudiens dengan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxi Ahoren, di Gedung MRPB, Jalan Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Jumat (3/8/2018).

Menanggapi aspirasi dari BEM Unipa, Ketua MRPB sepakat karena menurutnya Pergub proteksi OAP di dunia kerja sangat mendesak, bila menunggu terbentuknya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), tentu masih membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dibutuhkan regulasi yang bisa mempercepat upaya perlindungan terhadap hak – hak OAP sebagaimana amanat UU Otsus.

“aspirasi ini akan kami komunikasikan dengan Gubernur dan DPRPB, saya sepakat harus ada regulasi untuk memproteksi OAP, karena hal itu sudah mendesak, kita tidak bisa menanti Perdasus dan Perdasi jadi baru kita mau lindungi hak – hak OAP di atas negerinya sendiri”, kata Maxi Ahoren menjawab aspirasi Sekjen BEM Unipa.

Maxi Ahoren juga mengapresiasi kepedulian BEM terhadap masalah yang di hadapi oleh OAP di Papua Barat sehingga selain mengkritisi, mahasiswa juga mampu memberikan solusi kongkrit untuk melindungi OAP, salah satunya dengan mewacanakan Pergub proteksi OAP di dunia kerja

“Dengan adanya Pergub proteksi OAP di dunia kerja ini kita harap dapat mengawal kebijakan amanah Otsus itu sesegera mungkin, terutama untuk mengakomodir anak – anak Papua ikut tes CPNS, TNI/Polri, IPDN, BUMN, dan BUMD, sehingga OAP bisa merasakan UU Otsus yang benar – benar berpihak kepada masyarakat bawah”, kata Ketua MRPB lagi.

Ia berharap apa yang di sampaikan oleh mahasiswa bisa menjadi perhatian Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, dan bisa mengkomunikasikan dengan lembaga terkait dan menuangkannya dalam sebuah regulasi Pergub proteksi OAP di dunia kerja yang bisa mengikat dan menjamin hak – hak OAP dalam banyak rekrutmen yang dilakukan oleh lembaga – lembaga dimaksud.

“kita harus akui dalam banyak kasus, anak – anak kita OAP seringkali harus kalah bersaing, makanya harus ada upaya – upaya proteksi dan memberikan ruang lebih besar kepada OAP, agar rakyat Papua tahu bahwa Otsus itu benar – benar ada dan dirasakan di Papua Barat sini”, kata Maxi Ahoren. (an/amr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here