Deklarasi pemerintahan NRFPB dibubarkan polisi mendapat dukungan dari dua tokoh adat Sentani, Orgenes Kaway dan Boaz Enoch. (Foto : dok.Pendam XVII/Cen)
Deklarasi pemerintahan NRFPB dibubarkan polisi mendapat dukungan dari dua tokoh adat Sentani, Orgenes Kaway dan Boaz Enoch. (Foto : dok.Pendam XVII/Cen)

Ada 24 kementerian, 7 negara bagian, 57 kabupaten, 9 kotamadya, dan 3 Daerah Istimewa Khusus (DIK)

Oleh : Arie Bagus Purnomo / Walhamri Wahid

Deklarasi pemerintahan NRFPB dibubarkan polisi, Senin (31 Juli 2018) sebelum acara tersebut di laksanakan menuai tanggapan dari beberapa tokoh adat Papua, diantaranya Ondoafi Boaz Enoch yang juga sebagai Kepala Badan Peradilan Adat Jayapura dan

Melalui release yang di kirimkan Pendam XVII/Cenderawasih, Kamis (2/8/2018) kemarin, kedua tokoh adat dari Kabupaten Jayapura itu menyatakan mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat, dan keduanya menyatakan tidak setuju dan menolak aksi serupa karena merugikan diri sendiri dan orang banyak.

“kita harus rapatkan barisan, bekerja sama membangun Papua, dan tidak usah terprovokasi dengan aksi – aksi seperti itu apalagi ikut serta, kami mendesak agar TNI/Polri tidak mentolerir lagi aksi – aksi serupa yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu, dan harus di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini”, kata Boaz Enoch, dalam release yang diterima TIFA Online dari Pendam XVII/Cenderawasih kemarin.

Menurutnya deklarasi pemerintahan NRFPB dibubarkan polisi kemarin sudah benar, karena merugikan banyak orang, termasuk anak-anak sekolah, juga menimbulkan keresahan bagi orang banyak.

“Tanah Papua, tanah yang diberkati Tuhan untuk memberi makan pada dunia, tanah ini juga telah dimerdekakan oleh Tuhan, maka jauhi hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu, saya harap oknum yang mengatasnamakan NRFPB tidak melibatkan mahasiswa, sebab mereka adalah generasi masa depan Papua, jadi jangan di cekoki hal – hal yang tidak benar”, kata Boaz Enoch lagi.

Terkait deklarasi pemerintahan NRFPB dibubarkan polisi, Orgenes Kaway, perwakilan Dewan Adat suku Sentani mengatakan jelang HUT RI Ke- 73, sebaiknya tidak ada gerakan yang ingin memecah belah NKRI lagi.

“Papua sudah diberikan hak melalui UU Otsus, untuk membangun daerah dan diri kita sendiri, kalau mau mendirikan negara sendiri kan mustahil, OPM itu sudah berhenti tahun 1961 setelah integrasi melalui Pepera, jadi mari kita kerja sesuai profesi masing – masing, jadi tidak usah lagi bangun isu – isu untuk pecah belah, merdeka kan bicara sejahtera, kita sudah diberi kewenangan kok untuk sejahterakan diri kita”, kata Orgenes juga dalam release Pendam XVII/Cenderawasih.

Orgenes juga menegaskan bahwa saat ini Papua sudah merdeka, setiap warga negara di Papua ini memiliki hak yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, bahkan Papua justru mendapatkan banyak keistimewaan.

“merdeka model apa lagi, saatnya kita isi kemerdekaan dengan mempersiapkan diri untuk menggarap potensi yang ada di Papua, dari pada sibuk bicara merdeka saja, akhirnya potensi kita di garap saudara kita dari luar Papua, nelayan, pertanian, tukang kayu, jadi sekarang itu kita belajar dan latih diri untuk kelola kemerdekaan yang sudah ada ini”, tegas Orgene Kaway setuju deklarasi pemerintahan NRFPB dibubarkan polisi

Deklarasi pemerintahan NRFPB dibubarkan polisi, Senin (31/7/2018) sebelum acara deklarasi tersebut di lakukan, dimana menurut Yoab Syatfie yang mengklaim sebagai Perdana Menteri pemerintahan sementara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) deklarasi tersebut untuk mengikuti jejak beberapa negara – negara dunia lainnya yang sudah merdeka saat ini dengan di dahului membentuk pemerintahan sementara.

Dalam selebaran yang beredar di masyarakat yang di tanda tangani Yoab Syatfle per 26 Juli 2018, ia menyebutkan bahwa rencana deklarasi pemerintahan NRFPB dibubarkan polisi kemarin sudah di konfirmasikan dengan UN, PIF, MSG, ACP dan negara – negara anggota PBB di New York.

Namun kegiatan yang di rencanakan di halaman samping Auditorium lama Uncen tersebut berhasil di cegah oleh aparat kepolisian setempat.

Polisi membubarkan acara deklarasi pemerintahan sementara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang hendak dilangsungkan di halaman Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua, pada Selasa siang. pembubaran berlangsung aman tanpa adanya perlawanan berarti.

Pembubaran tanpa perlawanan berarti dan berlangsung damai, dimana di lokasi kegiatan terlihat Wakapolsek Abepura, AKP Teguh Wahyudi berdialog dengan Yoab Syatfle selaku koodinator kegiatan yang juga mengklaim sebagai Perdana Menteri NRFPB itu.

Pada pukul 11.00 WIT, pihak Kepolisian Resort Kota Jayapura mendatangi Lapangan didekat gedung FISIP Universitas Cendrawasih Abepura. Beberapa simpatisan yang hadir dalam acara tersebut sudah mempersiapkan beberapa atribut pendukung untuk deklarasi pemerintahan sementara itu, namun spanduk tersebut akhirnya di amankan oleh polisi dan beberapa orang yang sudah hadir di lokasi deklarasi akhirnya membubarkan diri.

Dalam naskah deklarasi pemerintahan sementara NRFPB yang di peroleh TIFA Online, Yoab Syatfle selaku kepala pemerintahan atau Perdana Menteri  mengklaim telah membentuk pemerintahan sementara NRFPB mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Dimana untuk tingkat pusat, ia mengaku telah membentuk 24 kementerian atau lembaga setingkat kementerian, di tingkat wilayah (provinsi) telah dibentuk 7 wilayah atau negara bagian, sedangkan di tingkat daerah ia mengaku telah membentuk 57 kabupaten dan 9 kotamadya, da nada 3 Daerah Istimewa KHusus (DIK) (TIFA Online)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here