Serfo Tuamis, Ketua Dewan Adat keerom dan perwakilan Ikatan Perempuan Adat Keerom (IPAK), Ana Maria Borotian ketika jumpa pers soal polemik Cawabup Keerom. (Foto : Arie Bagus / TIFA Online)
Serfo Tuamis, Ketua Dewan Adat keerom dan perwakilan Ikatan Perempuan Adat Keerom (IPAK), Ana Maria Borotian ketika jumpa pers soal polemik Cawabup Keerom. (Foto : Arie Bagus / TIFA Online)

TIFAOnline, JAYAPURAMemasuki sebulan sejak SK DPP Partai Golkar mengusulkan dua nama calon Wakil Bupati Keerom yakni Herman AT Yoku dan Pieter Gusbager, S.Hut, namun hingga hari ini belum ada titik terang proses pengusulan Calon Wakil Bupati, bahkan kabarnya DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Keerom ikut mengusulkan jago mereka membuat masyarakat adat Keerom mewarning elite – elite politik di DPRD Kabupaten Keerom agar tidak bermain – main dengan amanat konstitusi.

“Dalam SK itu DPP rekomendasikan Herman Yoku dan Piter Gusbager, proses ini sudah molor cukup lama kurang lebih sudah satu bulan, tapi hingga kini proses penetapan tidak berjalan sama sekali, ada tarik ulur di dalam DPRD” kata Serfo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom (DAK) kepada sejumlah awak media di salah satu kafe di seputaran Kotaraja, Minggu (02/08/2018).

Menurutnya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar sudah turun ke Keerom sejak tanggal 9 Agustus lalu, sehingga ia mendesak agar DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom segera menindaklanjuti keputusan DPP tersebut.

“Inikan hajatnya Partai Golkar, jadi kami berharap agar PKS tidak menghambat hal ini, jadi Wakil Bupati mau tidak mau harus dari Golkar, karena semua orang tahu saat Pilkada lalu itu pasangan calon Watae – Markum di usung Partai Golkar, karena Watae sebagai Ketua DPC Golkar Keerom, dan Markum di dukung dan representasi PKS, saat ini Markum jadi Bupati, maka secara etika politiknya Wakil harus orang Golkar, jadi PKS tidak usah bikin gerakan tambahan ” kata Serfo Tuamis tegas.

Sebagai Ketua Dewan Adat Keerom ia memberikan waktu satu minggu agar salah satu dari kedua nama yang direkomendasikan untuk segera di proses, ditetapkan, dan di usulkan ke Gubernur untuk di usulkan ke Menteri agar di lantik sebagai Wakil Bupati Keerom.

“Jika lewat dari waktu yang telah kami berikan, maka kami masyarakat adat Keerom akan duduki DPRD untuk mempertanyakan hal tersebut” katanya.

Ketua DAK juga mendesak kepada Bupati Muh. Markum, SH, MH selaku pembina politik di Kabupaten Keerom agar mendukung dan mendorong proses ini sebagaimana mestinya dan tidak boleh menghambat, apalagi terlibat dalam konspirasi yang sedang di mainkan saat ini.

Menurut Ketua Dewan Adat Keerom SK yang telah dikeluarkan DPP Golkar ini sah namun PKS juga ikut mencalonkan orangnya untuk masuk dalam bursa pencalona Wakil Bupati Keerom.

“Kalau kita lihat pemenang Pilkada kemarin itu adalah (alm) Celcius Watae dari Partai Golkar sementara Markum ini dari PKS ini adalah hajatnya Golkar kenapa PKS mau masuk mengganggu ini” katanya.

Ia menambahkan masyarakat tidak bodoh lagi dan sudah paham aturan dan mekanisme rekrutmen calon pemimpin dalam system politik, karena tidak mungkin Bupati dan Wakil Bupati dua – duanya dari PKS.

“inikan tidak masuk akal sehingga mengganggu ketentraman, dan berpotensi timbulkan chaos, jadi kami minta agar Ketua DPC PKS yang ada di Kabupaten Keerom untuk menghentikan semua gerakan yang tidak masuk akal dan stop bikin gerakan tambahan”, tegas Ketua DAK lagi.

Perwakilan Ikatan Perempuan Asli Keerom (IPAK), Ana Maria Bortian mengatakan bahwa dirinnya bersama seluruh perempuan yang tergabung dalam IPAK sudah berkomitmen untuk mendorong Bupati untuk mempercepat proses penetapan Wakil Bupati.

“Karena proses dari Jakarta itu sudah turun pada tanggal 9 lalu, sedangkan sampai di Keerom itu sudah diterima oleh Sekretaris Partai Golkar Ali Mukti, setelah Ali Mukti ini terima surat dia taro surat ini dimana? Sebenarnya dia bawa surat itu untuk dilaporkan ke DPRD untuk di plenokan” katanya.

Dirinya juga mempertanyakan konspirasi apa yang sedang dimainkan sehingga proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Jadi kami mohon dengan hormat untuk mempercepat penetapan Wakil Bupati. Semua harus cepat supaya kabupaten ini bisa berjalan seimbang, karena kalau terhambat proses pembangunnan di Kabupaten Keerom pastinya akan pincang” katanya lagi.

Ana Maria Borotian juga menegaskan bahwa bila tetap terjadi tarik ulur dan konflik kepentingan yang bertujuan memperlambat penetapan Wakil Bupati Keerom, apalagi bila sampai berlarut – lrut, IPAK akan mengkoordinir perempuan Keerom untuk melakukan aksi demo.

“Jadi sekrang kami harap dengan kami punya rumah sendiri berati kita bisa atur kita punya diri sendiri dan ternyata tidak, banyak orang yang datang ke Keerom bawa kepentingan perut bukan dengan hati, Kalau dia datang dengan kepentingan hati berarti dia tahu saya ada disini untuk membangun Keerom lebih baik, yang datang ke Keerom ini orang miskin jadi hanya memikirkan kepntingan perut, beda kalau orang pintar yang datang pasti akan menjadi guru bagi seluruh masayarakat Keerom”, kata Ana Maria Borotian tegas.

Yan Christian May selaku perwakilan mahasiswa dan pemuda Keerom sangat menyayangkan, hingga kini belum adanya Wakil Bupati Keerom berdampak pada pelayanan di Kabupaten Keerom.

“dengan tegas kami harap kepada pemerintah Kabupaten Keerom baik Bupati, DPRD dan Panitia Pemilihan yang sudah dibentuk tanggal 28 Agustus lalu untuk segera menjalankan semua proses sesuai aturan yang berlaku bila perlu proses ini harus dipublikasikan agar masyarakat tahu tahapannya sudah sejauh mana”, tegas Yan Christian May.

Ia juga menegaskan kepada pengurus DPC PKS Kabupaten Keerom agar tidak berupaya mengulur – ulur proses penetapan Calon Wakil Bupati dari Partai Golkar dengan sejumlah skenario dan konspirasi politik.

“dari awal hanya diam saja tapi sudah sampai diujung sini baru mau bicara banyak. Jadi kami tegaskan agar PKS sesuaikan dengan rekomendasi Golkar.Tidak usah bikin kabur air” katanya.

Menurutnya apabila dalam bulan September 2018 ini proses penetapan dan pengusulan Wakil Bupati Keerom tidak berjalan, pemuda dan mahasiswa Keerom akan memboikot dan melumpuhkan semua pelayanan publik yang ada di Kabupaten Keerom.

“Ketika proses ini diperhambat kami akan melakukan demo besar-besaran dan palang semua layanan public mulai dari Kantor Bupati, DPRD hingga kantor-kantor Distrik” , ancam Yan Christian May

Ia juga menghimbau kepada Bupati dan para Kepala Dinas di Keerom untuk stop meninggalkan tenpat tugas dengan alasan perjalanan dinas ke luar Keerom.

“Kami akan laporkan kepada MRP dan Gubernur bahwa selama ini pejabat di Keerom ini bekerja sesuka hatinya saja, saat Bupati keluar daerah dengan seenaknya juga kepala SKPD mau masuk kantor atau tidak sehingga ini berdampak pada pelayanan publik di Kabupaten Keerom”, kata Yan Christian May.

Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Sahabuddin, SP yang juga adalah kader Partai Golkar ketika di konfirmasi TIFA Online melalui telepon, handphonenya tidak dapat di hubungi, dan SMS konfirmasi yang di kirimkan TIFA Online, hingga malam hari dan berita ini di tayangkan, tidak membalas SMS konfirmasi yang di kirimkan TIFAOnline. (arie bagus purnomo / walhamri wahid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here